Untuk menunjang kinerja Sekretaris Bidang Hukum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, maka Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia membentuk Komisi Hukum dan Advokasi Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Nomor : 012.03/MP-GPdI/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022 Tentang : Penetapan Team Kerja Komisi Hukum Dan Advokasi Gereja Pantekosta di Indonesia Periode 2022 – 2027, dimana setiap anggota menandatangani Lampiran 2 tentang Pakta Integritas Tim Kerja Komisi Hukum Dan Advokasi Gereja Pantekosta di Indonesia Periode 2022 – 2027. Bahwa berdasarkan notulensi Forum Tatap Muka Nasional (FORTAPNAS) 2023 Ketaatan, Kesetiaan, dan Berintegritas Nomor 007.INT/SKMP-FORTAPNAS/III-2023, disepakati bersama untuk mengubah nama Tim Kerja Komisi Hukum dan Advokasi Majelis Pusat GPdI menjadi Staf Khusus Majelis Pusat GPdI, Bidang Hukum dan Advokasi serta menetapkan Bendahara dan 5 (lima) Kepala Bidangnya (Bidang Litigasi, Bidang Non Litigasi, Bidang Bantuan Hukum, Bidang Penyuluhan Hukum, dan Bidang Informasi dan Dokumentasi Hukum). Dan berdasarkan relaas Nomor 008.INT/SKMP-FORTAPNAS/III-2023, disampaikan perubahan nama Tim Kerja Komisi Hukum dan Advokasi Majelis Pusat GPdI menjadi Staf Khusus Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, Bidang Hukum dan Advokasi serta penetapan Bendahara dan 5 (lima) Kepala Bidang. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Nomor : 020.04/MP-GPdI/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 Tentang : Perubahan Nama Tim Kerja Komisi Hukum Dan Advokasi Gereja Pantekosta di Indonesia Menjadi Staf Khusus Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia Bidang Hukum Dan Advokasi Periode 2022 – 2027, dimana Surat Keputusan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Majelis Pusat GPdI Nomor 012.03/MP-GPdI/XI-2022 tentang Penetapan Tim Kerja Komisi Hukum dan Advokasi Majelis Pusat GPdI Periode 2022–2027. t